Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Banten yang memiliki karakteristik geografis cukup beragam, mulai dari pesisir pantai hingga dataran tinggi. Dengan kondisi wilayah yang luas dan tersebar, kebutuhan akan sistem transportasi yang baik sangat penting bagi kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Seiring dengan perjalanan sejarah pemerintahan Republik Indonesia, kebutuhan pengelolaan sektor transportasi mendorong dibentuknya Kementerian Perhubungan di tingkat pusat. Di tingkat daerah, fungsi-fungsi Kementerian Perhubungan diemban oleh Dinas Perhubungan, termasuk di Kabupaten Pandeglang. Lembaga ini menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan teknis perhubungan yang bersumber dari pusat.

Sebelum terbentuknya Dinas Perhubungan Kabupaten secara mandiri, urusan transportasi di Pandeglang dikoordinasikan oleh instansi gabungan pada masa awal otonomi daerah. Namun, dengan perkembangan kebutuhan pelayanan dan regulasi transportasi, Pemerintah Kabupaten Pandeglang membentuk Dinas Perhubungan secara khusus untuk menangani urusan transportasi darat dan kelautan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

Dalam perkembangannya, Dinas Perhubungan Pandeglang turut serta dalam melaksanakan program-program nasional Kementerian Perhubungan, seperti peningkatan keselamatan lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, penataan terminal dan angkutan pedesaan, serta pengembangan pelabuhan rakyat. Peran Dishub juga semakin penting dalam mendukung pembangunan pariwisata pesisir dan konektivitas antarwilayah di Banten Selatan.

Berbagai kerja sama dilakukan dengan instansi pusat dan provinsi guna mewujudkan sistem transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Dukungan dari Kementerian Perhubungan berupa pedoman, regulasi, serta program bantuan teknis menjadi fondasi dalam pengembangan sektor perhubungan di Pandeglang.

Hingga kini, sejarah perhubungan di Kabupaten Pandeglang terus berkembang seiring dengan tantangan modernisasi dan peningkatan pelayanan publik. Dinas Perhubungan Pandeglang tetap menjadi mitra strategis Kementerian Perhubungan dalam mengembangkan mobilitas daerah yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.